Larangan Bitcoin dan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Apa Dampaknya?

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di tengah maraknya minat terhadap investasi kripto. Artikel ini akan membahas latar belakang, alasan, dan dampak dari larangan ini, serta bagaimana masa depan aset kripto di Indonesia.

Latar Belakang Larangan Bitcoin dan Aset Kripto

Sejak kemunculannya pada tahun 2009, Bitcoin dan aset kripto lainnya telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian investor, pelaku bisnis, dan pemerintah. Di Indonesia, popularitas aset kripto sebagai instrumen investasi terus meningkat. Menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 19 juta orang pada tahun 2023.

Namun, di tengah antusiasme masyarakat terhadap kripto, Bank Indonesia (BI) secara konsisten menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa setiap transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah.

Alasan Larangan Bitcoin dan Aset Kripto sebagai Alat Pembayaran

Stabilitas Sistem Keuangan
BI menilai bahwa penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Nilai aset kripto yang sangat volatil (mudah berubah) membuatnya tidak cocok digunakan sebagai alat tukar yang stabil. Fluktuasi harga yang ekstrem dapat menimbulkan risiko bagi konsumen dan pelaku usaha.
Perlindungan Konsumen
Aset kripto tidak dijamin oleh pemerintah atau otoritas keuangan manapun. Jika terjadi penurunan nilai atau kehilangan aset, konsumen tidak memiliki perlindungan hukum. Selain itu, risiko penipuan dan kejahatan siber dalam transaksi kripto juga cukup tinggi.
Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Transaksi kripto yang bersifat anonim dan sulit dilacak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto dalam kegiatan kriminal.
Kedaulatan Rupiah
BI ingin memastikan bahwa Rupiah tetap menjadi alat pembayaran utama di Indonesia. Penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dapat mengurangi peran Rupiah dan mengancam kedaulatan mata uang nasional.

Dampak Larangan bagi Masyarakat dan Pasar Kripto

Bagi Investor Kripto
Larangan ini tidak melarang kepemilikan atau perdagangan aset kripto sebagai instrumen investasi. Investor masih dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan kripto melalui platform yang terdaftar di Bappebti. Namun, mereka tidak dapat menggunakan kripto untuk membayar barang atau jasa.
Bagi Pelaku Usaha
Beberapa pelaku usaha, terutama di sektor teknologi dan e-commerce, sebelumnya mulai menerima pembayaran dengan kripto. Larangan ini memaksa mereka untuk kembali menggunakan Rupiah atau mata uang resmi lainnya.
Bagi Pasar Kripto Indonesia
Meskipun dilarang sebagai alat pembayaran, pasar kripto di Indonesia tetap berkembang pesat. Bappebti mencatat bahwa volume perdagangan kripto di Indonesia mencapai triliunan Rupiah setiap bulannya. Larangan ini tidak mengurangi minat masyarakat terhadap kripto sebagai instrumen investasi.

Tanggapan Publik dan Pro-Kontra

Kebijakan BI ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung larangan ini karena dianggap melindungi stabilitas keuangan dan konsumen dari risiko volatilitas kripto. Namun, tidak sedikit yang mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang kurang progresif di era digital.

Para penggemar kripto berargumen bahwa aset digital seperti Bitcoin adalah masa depan keuangan global. Mereka menilai bahwa Indonesia perlu beradaptasi dengan tren ini agar tidak tertinggal dari negara lain yang sudah mulai mengadopsi kripto secara lebih luas.

Masa Depan Aset Kripto di Indonesia

Meskipun dilarang sebagai alat pembayaran, aset kripto masih memiliki masa depan cerah di Indonesia sebagai instrumen investasi. Bappebti terus mengawasi dan mengatur perdagangan kripto untuk memastikan transparansi dan keamanan bagi investor.

Selain itu, Bank Indonesia juga sedang mengeksplorasi penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC), yaitu mata uang digital resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. CBDC diharapkan dapat menjadi solusi yang menggabungkan manfaat teknologi blockchain dengan stabilitas mata uang resmi.